Telanjang Dada Melawan Tambang

Telanjang Dada Melawan Tambang

(Tentang Tambang di Matim)

Oleh Hengky Ola Sura

Koordinator Divisi Informasi & Dokumentasi PBH NUSRA

          Miris memang tetapi itulah perlawanan. Sekelompok ibu-ibu warga Tureng, kecamatan Elar seperti tak punya daya berhadapan dengan pemerintah. Mereka memilih menolak tambang dengan cara yang sangat menyentuh rasa kemanusiaan kita. Mereka bertelanjang dada. Kisah ibu-ibu yang bertelanjang dada adalah sebuah perlawanan kaum tertindas, orang pinggiran yang menyadari bahwa kalau dengan argumentasi mereka pasti kalah. Mereka akhirnya memilih memblokir jalan dan aksi blokir ini diikuti dengan bertelanjang dada.

Menurut Wikipedia telanjang dada adalah aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mengenakan baju. Istilah ini biasanya tidak digunakan untuk wanita, karena laki-laki lebih sering telanjang dada dibandingkan perempuan. Banyak laki-laki, seperti petani dan pekerja tambang yang bekerja dengan telanjang dada karena faktor cuaca. Ketika ibu-ibu bertelanjang dada melawan tambang maka sesungguhnya mereka sedang melucuti rasa (baca, budaya) malu mereka untuk sebuah perjuangan yang nyaris tak dipedulikan penguasa.

Harian Pos Kupang (25/8), mengangkat kisah telanjang dada ini. Dan aksi ini menurut Yosep Durahi camat Elar sebagai hal yang paling dikecewakannya. Mengenai rasa kecewanya, saya kira publik pembaca dan siapa saja yang concern pada perjuangan rakyat justru lebih kecewa dengan sang camat dan terlebih Bupati, Yoseph Tote yang menyatakan belum mengeluarkan izin tambang. Tentang ini, saya berharap semoga revolusi mental yang menjadi jargon Jokowi sebagai presiden terpilih sungguh-sungguh merubah mental pemimpin-pemimpin daerah kita secara khusus di NTT. Lebih-lebih untuk sang camat di Elar dan sang bupati.

          Perempuan versus Tambang

          Perlawanan ibu-ibu dengan bertelanjang dada adalah bentuk perlawanan atas maskulinitas. Mengapa?  Jawabannya adalah karena pertambangan itu sendiri adalah sebuah industri yang terkesan maskulin. Kathrin Robinson dalam tulisannya “Women, Mining and Development mengemukakan secara eksplisit bahwa maskulinitas dari pertambangan ditampakkan oleh penetrasi alat berat untuk mengeruk isi perut bumi, dominasi pekerja lelaki, penggunaan teknologi canggih, dan kekuatan penghancur. Lebih jauh dari itu hemat saya, maskulinitas itu juga tampak dari sikap arogansi pejabat dan aparat di seputaran lokasi tambang. Menghadapi tindakan warga yang memblokir jalan masuk ke area pertambangan, aparat menyebut aksi ini  sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum. Benar demikian. Masalahnya adalah bahwa         rakyat benar-benar berada pada nasib paling getir. Memilih mempertahankan hasil-hasil pertanian dan perkebunan dari mata air yang juga mengaliri sawah-sawah mereka atau pasrah membiarkan tanaman pertanian dan perkebunannya mati.  Hal ini secara amat jelas disampaikan oleh Pater Simon Suban Tukan, SVD, sebagai seorang pemerhati lingkungan dan keutuhan alam ciptaan dari JPIC SVD Ruteng. Menurutnya, ketika berbicara tentang kampung Tureng maka pertambangan adalah sesuatu yang haram. Alasan yang paling mendasar adalah pada tahun 2011, pemerintah membangun waduk dan jaringan pengairan sawah. Anggarannya bersumber dari APBN sebesar 40 miliar. Waduk sudah dibangun dan yang tersisa adalah jaringan pengairannya menuju sawah. Aneh tapi nyata karena aktivitas tambang justru jalan terus di Tureng.

Berharap pada pemerintah kabupaten dalam hal ini Pemkab Matim seperti menabrak tembok tebal yang tak dapat runtuh dan terbongkar. Memilih berargumentasi juga tak bisa maka warga memilih dengan jalan memblokir. Lebih jauh dari itu bertelanjang dada. Maka dalil pembenaran untuk menakuti warga adalah perbuatan melawan hukum yang akibatnya adalah masuk penjara adalah bukti arogansi kekuasaan. Aksi perempuan melawan tambang dengan bertelanjang dada adalah  perlawanan yang mewakili peran para ekofeminis. Perempuan sebagai ibu, menuntut tanggung jawab lebih bahwa sebagai ibu, mereka memilih kedekatan khusus dengan alam. Kisah ibu-ibu di Tureng yang bertelanjang dada melawan tambang sebenarnya sebuah pukulan paling telak bagi investor dan pemerintah bahwa mereka masih sangat layak hidup jika tanpa tambang. Perempuan-perempuan yang bertelanjang dada adalah para ekofeminis yang sedang berjuang merawat bumi.

Telanjang Dada dan Restorasi Ekologis

Tidak berlebihan atau sok gagahan tetapi aksi telanjang dada menolak tambang adalah aksi bisu perlawanan menuju restorasi ekologis. Disadari atau tidak tetapi perjuangan restorasi ekologis itu menuntut sebuah ketegaran. Tidak hanya menolak malu karena memamerkan buah dada tetapi aksi telanjang dada adalah roh elan vital yang bertujuan melawan dehumanisasi yang dipraktekan oleh pemerintah yang membiarkan tambang jalan terus. Tentang ini benar apa yang dikatakan oleh Jared Diamond dalam teori collapse-nya (dikutip dari M. Irsad Thamrin dan M. Farid, 2010:365) bahwa, runtuh dan berkembangnya sebuah komunitas di suatu lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kondisi alamnya  saja tetapi juga tergantung pada manusia yang tinggal di dalamnya yang pada konteks tertentu ditentukan pemimpinnya.  Jadi penyebab dehumanisasi dalam kasus tambang di Tureng adalah Pemkab Matim.

Menolak malu demi restorasi ekologis pada prinsipnya adalah usaha menuju terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Lingkungan Hidup dan berbagai undang-undang pengelolaan sumber daya alam dan berbagai sektor lainnya menjamin setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan  pengelolaan lingkungan hidup dan hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

UU RI no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 angka 1 dan 2 secara amat jelas menandaskan bahwa  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Mengaca dari UU no 32 di atas maka aksi telanjang dada melawan tambang adalah sebuah aksi yang menohok kesadaran kita bahwa sekalipun mereka tidak pernah paham dan tahu tentang undang-undang hukum dan sejenisnya toh aksi mereka adalah bentuk melindungi lingkungan tempat mereka hidup dan mewarisi hidup untuk generasi mereka selanjutnya. Spirit ekofeminis sebenarnya sedang ada dan hidup pada diri ibu-ibu di Tureng maka bukan tidak mungkin aksi ini akan menjadi lebih dari sekedar telanjang dada demi harga diri mempertahankan alam, merawat lingkungan hidupnya demi  harmonisasi. Cara berpikir ekofeminis saya kira perlu juga ada dan hidup tidak hanya pada perempuan khususnya ibu-ibu di Tureng tetapi ada pada  diri dan hidup kita semua.